Menkopolhukam Mahfud MD Siap Penuhi Undangan DPR Terkait Transaksi Mencurigakan 300T, Bakal Buka Data Otentik

AdaTah.com - Menkopolhukam Mahfud MD siap menghadiri undangan DPR terkait transaksi mencurigakan Rp 300 trilliun di Kementerian Keuangan.

Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD ini diutarakan usai menjalani kunjungan bilateral dan multilateral ke Melbourne, Australia.

Karena ramainya pemberitaan soal transaksi mencurigakan yang pernah ia sampaikan kini Mahfud MD siap memenuhi undangan jika dipanggil oleh DPR.

Baca Juga: Politisi PPP di DPRD Banyuwangi Desak Polisi Tindaklanjuti Laporan Dana Abadi Ponpes Darur Ridwan

Sebab menurut pemberitaan sejumlah media DPR akan meminta Menkopolhukam Mahfud MD untuk menjelaskan soal transaksi mencurigakan 300 triliun di Kementerian Keuangan.

"Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang 300T. Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini," lontar Menkopolhukam di Instagram @mohmahfudmd.

Mahfud MD menegaskan bahwa ia tidak merubah pernyataan tentang transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Kisah Pria Thailand Bersepeda Keliling Indonesia Selama 5 Tahun Singgah di Banyuwangi Jatim Bertemu Polisi

Begitupun dengan PPATK juga tidak merubah pernyataan soal transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun yang terjadi sejak 2009.

"Saya dan PPATK tidak mengubah statement bahwa sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu tentang dugaan pencucian uang sekitar 300T," tandasnya.

Karena itu Menkopolhukam Mahfud MD telah menyiapkan data yang akurat tentang transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan itu kepada DPR.

Baca Juga: Belum Sebulan Menjabat Kapolsek Pesanggaran Mendadak Viral, Persilahkan Warga Menampar Mukanya

"Saya siap dengan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR. Karena itu, Senin besok saya menunggu undangan. Saya juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu untuk membuat terang masalah ini agar publik paham apa yang terjadi," sambung Mahfud MD.

Menkopolhukam pun membela Kepala PPATK Ivan Yustiavandana tentang transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan tersebut.