Sempat Bersitegang, Warga Desa Sumbersari Minta Pemdes Buat Pernyataan Tertulis Terkait Pajak

AdaTah.com - Persoalan tidak dibayarnya uang pajak bumi bangunan milik warga Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Banyuwangi akhirnya bisa gamblang terbuka.

Warga Desa Sumbersari akhirnya buka-bukaan terkait pembayaran pajak bumi bangunan itu. Mereka ternyata merasa dirugikan.

Uang warga Desa Sumbersari yang telah membayar sejak tahun 2019 sampai 2022 ini kepada kepala dusun setempat tidak tersalurkan.

Sebelumnya, warga Desa Sumbersari ini telah mengecek pajak bumi bangunan tersebut melalui online. Mereka curiga lantaran tak bisa mengurus sertifikat tanah atau SHM karena terkendala pajak bumi bangunan yang belum terbayarkan.

Baca Juga: Kemana Raibnya Uang Pajak Bumi Bangunan Desa Sumbersari Banyuwangi ? Kini Terungkap Sudah ...

Baca Juga: Kantor Desa Sumbersari Banyuwangi Digruduk Warganya Sendiri Kok Bisa ? Kades Diminta Tanggung Jawab soal Pajak

Namun, pertemuan yang ketiga kalinya di Kantor Desa Sumbersari itu sempat bersetigang antara perangkat desa dengan warga setempat.

Warga Desa Sumbersari bersikukuh agar persoalan pembayaran pajak bumi bangunan ini ada yang bertanggung jawabnya. Terutama perangkat desa.

Salah satu warga setempat yang juga juru bicara aksi ini, Basori mengatakan bahwa telah memafkan perilaku oknum kepala dusun yang telah dilakukannya.

Basori bersama warga meminta kepala desa dan kepala dusun agar bertanggung jawab agar permasalahan ini segera diatasi.

"Jika ada signal positif, maka jangan ada ingkar janji seperti yang dulu-dulu. Kami minta pernyataan tertulis sembari kepala desa ikut menyetujui surat ini," tegas Basori dengan nada keras dihadapan warga Desa Sumbersari yang lain.

Baca Juga: 4 Artis Indonesia Yang Sempat Buat Geger Lantaran Terciduk Open BO, Body dan Parasnya Sangat Aduhai

Baca Juga: Potret Pabrik Jamu Tradisional di Banyuwangi Digerebek BPOM, Lokasinya Ditengah Perkampungan Gak Ada Yang Tahu

Berdasarkan pengakuan warga Desa Sumbersari sendiri, uang pembayaran pajak PBB yang disetorkan kepada oknum staf desa mulai terkecil Rp 400 ribu sampai Rp 12 juta. Dengan nilai total sekitar ratusan juta rupiah.