Ternyata Banyuwangi Termasuk Salah Satu Kantong PMI Ilegal di Jatim, Sofiandi Susiadi: Malu

AdaTah.com - Anggota DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiadi, mengaku prihatin terkait dua warga Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, yang menjadi korban penyiksaan di luar negeri.

Dua warga Desa Wonosobo, Muhammad Ilyas (20) dan Muhammad Subiantoro (20), merupakan dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Banyuwangi, Jawa Timur yang disiksa di perbatasan Myanmar dan Thailand.

Keduanya termasuk dalam 12 PMI yang mengalami penyiksaan di lokasi kerja di perbatasan Myanmar dan Thailand yang saat ini sedang berjuang agar bebas.

Baca Juga: Beredar Video 12 TKI asal Indonesia Disiksa di Perbatasan Myanmar dan Thailand, 2 Orang dari Banyuwangi

Diakui oleh anggota DPRD Banyuwangi Sofiandi Susiadi bahwa Bumi Blambangan termasuk salah satu kantong PMI ilegal di Jawa Timur.

Tak hanya itu Banyuwangi juga termasuk daerah dengan status darurat PMI ilegal yang harus segera ditangani oleh pihak terkait agar kasus yang menimpa warga Desa Sraten dan Wonosobo tak terulang.

"Banyuwangi itu darurat tentang PMI khususnya yang ilegal. Karena menurut keterangan teman - teman dinas provinsi, Banyuwangi termasuk salah satu kantong PMI ilegal di Jawa Timur," tukas politisi Partai Golkar.

Baca Juga: Menjelajahi Alas Purwo Banyuwangi di Malam Hari Bersama Pendopo Semar Nusantara Sosok Rambut Panjang Nangkring

Status darurat dan termasuk salah satu kantong PMI ilegal di Jawa Timur tentu sangat memperihatinkan bagi Banyuwangi.

"Kalau mencermati istilahnya malu, karena kita bagian dari kantong yang bisa dianalogikan sebagai pusat PMI ilegal di Jawa Timur," terang Sofiandi Susiadi.

Sebagai Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi Sofiandi Susiadi telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah PMI ilegal ini. Salah satu caranya adalah mempercepat pembahasan Raperda Perubahan No.15 Tahun 2017 tentang PMI.

Baca Juga: Hari Ini Destinasi Wisata Taman Nasional Alas Purwo Bakal Ramai, Orang se Banyuwangi dan Bali Bakal Kesini ?

"Teman - teman di Bapemperda sudah sepakat untuk segera membahas Raperda Perubahan No.15 Tahun 2017 yang semula dijadwalkan akhir tahun," papar Sofiandi Susiadi.***