Majelis Rakyat Papua Temui Menko Polhukam, Singgung Soal Tanah Ulayat dan Otonomi Khusus

AdaTah.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menerima kunjungan dari warga Papua.

Masyakarat Papua yang datang menemui Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam merupakan perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP).

"Hari ini saya kembali menerima audiensi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor Kemenko Polhukam," ungkap Mahfud MD.

MRP menyerahkan masukan-masukan hasil keputusan kultural lembaga ini. Salah satu poin yang disampaikan terkait tanah ulayat dari masyarakat adat di Papua, dan ibukota provinsi baru di Papua.

Baca Juga: Wacana Raperda Janda di Banyuwangi, Poligami Dipermudah

Baca Juga: Pengunjung Karaoke Grand Royal Dikeroyok OTK

Masukan dari MRP telah diterima oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Ia pun memberikan tanggapan soal masukan MRP.

"Menanggapi masukan tentang masa depan Orang Asli Papua (OAP), saya tegaskan bahwa konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberi perlindungan dan pengaturan yang lebih berpihak pada masyarakat adat serta hukum adat," terang Menko Polhukam melalui akun Instagram @mohmahfudmd.

Dalam pertemuan bersama MRP di Kantor Menko Polhukam itu, Mahfud MD juga menyinggung soal masukan Otonomi Khusus atau Daerah Otonomi Baru.

Baca Juga: Kampung Janda di Banyuwangi Bukan yang Pertama, Berikut 3 Pendahulu yang Telah Tenar

Baca Juga: Pisah Ranjang Dua Minggu, Suami Pergoki Istri Bersama Pria Lain

"Mengenai masukan terkait Otonomi Khusus atau Daerah Otonomi Baru (DOB), saya tegaskan bahwa kebijakan publiknya sudah bersifat implementatif, bukan lagi alternatif," tandasnya.

Karena sifatnya implementasi, maka masih bisa saling memberi dan menerima masukan, terutama masukan yang menyangkut adat. ***